Kebijakan Pemerintah

Pada tahun 2013 ini pemerintah kembali berencana menaikan harga BBM bersubsidi seiring dengan ancaman defisit APBN 2013 yang diakibatkan membengkaknya konsumsi BBM di masyarakat. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, keputusan tersebut langsung berdampak dan menjadi beban rakyat, sehingga pemerintah memberikan kompensasi, dan untuk mengkompensasi rencana kenaikan tersebut, pemerintah kembali berencana meluncurkan tiga program kompensasi yaitu program beras miskin (raskin), bantuan siswa miskin, dan bantuan keluarga harapan. Menurut menteri sosial Salim Segaf Al Jufri program beras miskin akan dinaikkan dari 15 kilogram menjadi 20 kilogram per keluarga yang akan disalurkan mulai bulan Mei sampai dengan Juli mendatang. Sedangkan bantuan untuk program keluarga harapan juga bertambah dari Rp. 1,4 juta perkeluarga menjadi Rp. 1,8 juta perkeluarga yang diklaim berbeda dengan program bantuan langsung tunai (BLT) (www.metrotvnews.com,17/04/2013) yang pernah menjadi perdebatan karena berbagai masalah dalam implementasinya di lapangan.

Kalo kita cermati, dari ketiga rencana program bantuan tersebut, program bantuan keluarga harapan walaupun di klaim berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) namun tetap mengakomodir pemberian bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat yang menurut penulis bukan merupakan contoh yang baik dalam membangun ketahanan masyarakat secara nasional walaupun dengan tujuan meringankan beban ekonomi keluarga miskin sehari-mhari. Kalo kita melihat permasalahn yang timbul dari program BLT yang dilaksanakan pada tahun 2005 dan BLT Plus pada tahun 2008 menimbulkan berbagai permasalahan yang menjurus pada ancaman asimetris terhadap pertahanan dan keamanan negara, diantaranya menurut penulis adalah:

Pemberian bantuan berupa uang tunai cenderung menjadikan rakyat di lapisan bawah kehilangan etos kerja untuk bertahan hidup karena menjadikan bantuan tersebut sumber ekonomi keluarga BUKAN sumber tambahan ekonomi keluarga, padahal bantuan tersebut hanya bersifat “temporary” dan akan hilang dengan sendirinya jika alokasi anggarannya habis. Etos kerja atau semangat juang rakyat sebuah Negara untuk bertahan hidup merupakan modal dasar dari keberlangsungan Negara tersebut. Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diraih pada tahun 1945 juga merupakan hasil dari perjuangan rakyat yang mempunyai semangat juang yang pantang menyerah dan bukan merupakan pemberian negara lain. Sehingga, jika rakyat sekarang diberi bantuan berupa uang tunai dengan tanpa melalui sebuah perjuangan maka secara tidak langsung pemerintah telah melakukan “degradasi etos kerja” rakyatnya secara sistematis dan jika berkelanjutan maka akan menuai ancaman asimetris terhadap kedaulatan Negara. Jika memang pemerintah memang ingin memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat yang terdampak dalam kenaikan harga BBM, maka seharusnya pemerintah dapat memberikan dalam bentuk yang lain yang bukan hanya membantu namun juga mendidik, misal: (a) Program padat karya, yang selain dapat memberikan nilai tambah ekonomi rakyat, juga dapat membuahkan hasil dalam bentuk infrastruktur yang kelak menjadikan sebuah kecintaan tersendiri rakyat atas apa yang dibangunnya yang secara otomatis akan menumbuhkan kecintaan terhadap Bangsa dan Negaranya. (b) Memperluas cakupan, jangkauan dan kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan (c) Memperluas cakupan, jangkauan dan kualitas Jaminan Pendidikan bagi rakyat. Hal tersebut menurut penulis lebih bermanfaat secara strategis dibandingkan diberikan secara tunai asalkan dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntable serta tanpa embel-embel kepentingan politis dan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Pemberian bantuan langsung berupa uang tunai cenderung menciptakan konflik sosial bahkan konflik horizontal dimasyarakat yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam proses pembagian BLT. Secara psikologis, uang tunai akan menarik siapapun untuk memperolehnya walaupun bukan termasuk yang berhak (keluarga miskin) sehingga potensi ketidakakuratan data penerima BLT sangat besar terjadi. Akibatnya, BLT membawa dampak negatif dalam hubungan sosial masyarakat yang dikarenakan kecemburuan antara penerima dan bukan penerima BLT. Kecemburuan tersebut kadang di ekspresikan dalam bentuk keengganan berpartisipasi dalam kegiatan kolektif (bersama-sama) yang dilakasanakan di lingkungan (semisal gotong royong, ronda dll) sampai pada turunnya kepercayaan terhadap pejabat pemerintahan lokal (aparat RT, desa, camat, bupati/walikota dan gubernur) sampai dengan pejabat pemerintahan pusat (Presiden). Jika konflik horizontal (antar rakyat) sudah menjurus kepada konflik vertikal (antara rakyat dan pemerintahnya) maka secara langsung telah menjadi ancaman asimetris serius terhadap keberlangsungan Negara.

Beberapa aspek dari ancaman asimetris adalah bersifat pancagatra atau berasal dari kehidupan sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) yang secara tidak langsung namun pasti mempengaruhi ancaman pertahanan dan keamanan Negara. Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah dalam membuat kebijakannya bukan hanya bersifat taktis jangka pendek namun juga strategis jangka panjang yang menyangkut efek dari kebijakan tersebut terhadar keamanan Nasional, sehingga kesejahteraan rakyat sebaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diatas tercapai.

 

Sumber & Thanks to :

http://denbambang.wordpress.com/2013/04/26/program-blt-dan-ancaman-asimetris/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s